Jendela Dakwah Kampus (JDK) merupakan salah satu produk unggulan yang diselenggarakan Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Bandung Raya dan juga launching perdana di Indonesia guna pengembangan dakwah kampus di kota Bandung. JDK ini pertamakali diadakan di Indonesia dengan menghadirkan berbagai elemen lembaga dakwah kampus sebagai ujung tombak pergerakan dakwah mahasiswa di era globalisasi saat ini.
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjadi tempat dilaksanakannya JDK edisi perdana tanggal 31 Maret 2012 pada pukul 08.00-12.00 WIB dengan mengangkat tema, “Tinjauan Kritis Kenaikan BBM, Kedzaliman Pemerintah kepada Rakyat.” JDK seri perdana ini dihadiri oleh LDK sekota Bandung diantaranya, dari kampus STKS Bandung, UNIKOM, UIN, ITB, UNPAD, UPI, Piksi Ganesha, Universitas Sangga Buana YPKP, Sekolah Tinggi Farmasi Bandung (STFB), Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB), dll. BKLDK Baraya menghadirkan tiga narasumber, yaitu Dr. Arim Nasim yang merupakan pakar ekonomi nasional, Alghifari dari aktivis BKLDK Bandung Raya, Wahyu dari aktivis LDK DKM UNPAD dan dimoderatori oleh Ruston Pirmansyah dari LDK UMMI UNIKOM.
Di sesi awal diskusi, moderator bertanya kepada Alghifari terkait paradigma atas kenaikan BBM. “Setidaknya ada tiga hal penting yang harus disampaikan ke tengah umat (rakyat Indonesia) terkait kenaikan BBM bahwa saat ini pemerintah telah melakukan kebohongan, pengkhianatan dan kedzaliman kepada rakyat. Terlepas dari hal itu, pemerintah telah melakukan makar kepada Allah SWT dengan mencampakkan syariat Islam dalam mengatur umat khususnya dalam mengelola BBM ini” papar Alghifari.
Selanjutnya aktivis BKLDK Bandung Raya ini bersuara lantang menyeru kepada para peserta yang hadir untuk menjadi mahasiswa yang cerdas, ideologis, kritis dan solutif. Kebohongan, pengkhianatan dan kedzaliman pemerintah ini tidak boleh dibiarkan. Mahasiswa sebagai agen of change sudah selayaknya mencerdaskan dan menyadarkan masyarakat sehingga timbul pergerakan dan perlawanan dari masyarakat untuk menuntut pemerintah agar tidak menaikkan harga BBM.
“Terlepas dari itu, kita juga tidak boleh terjebak dengan polemik kenaikan harga BBM. Akar permasalahannya bukan pada naik atau tidaknya harga BBM, tetapi pada liberalisasi migas (menyerahkannya pada sing/swasta) yang dilakukan pemerintah, dan tentu hal ini haram bertentangan dengan syariat Islam. “Manusia itu berserikat (punya andil) dalam tiga perkara, yaitu: air, padang rumput, dan api (BBM, gas, listrik, dsb)”. (HR Ahmad dan Abu Dawud).” lanjutnya.
Dr. Arim Nasim berpendapat bahwa kenaikan harga BBM akan semakin mempersulit perekonomian rakyat. “Kenaikan harga BBM akan membuat harga sembako naik, biaya transportasi naik, biaya pendidikan mahal, dll. Hal ini tentu membuat rakyat semakin sengsara,” papar beliau. Diskusi kemudian berlanjut dengan pertanyaan dari moderator kepada beliau tentang adakah solusi lain dari kenaikan harga BBM? Pak Arim kemudian memaparkan begitu banyak alternatif yang bisa dilakukan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM, mulai dari meminimalisir belanja birokrasi yang mahal sampai melakukan renegosiasi hutang luar negri Indonesia. Permasalahannya pemerintah serius atau tidak untuk melakukan hal tersebut.
Ruston Pirmansyah selaku moderator kemudian bertanya kepada narasumber ketiga, yaitu wahyu dari LDK DKM UNPAD, “Naiknya harga BBM merupakan amanah dari UU Migas nomor 22 tahun 2001, bagaimana pendapat Anda?” Mahasiswa jurus hukum UNPAD ini berpendapat bahwa UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dalam pasal 33 yang menyatakan bahwa kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dikuasai dan dikelola oleh negara untuk sepenuhnya dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat. “UU Migas tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah,” paparnya.
Berbicara tentang kenaikan harga BBM, berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lingkar Survey Indonesia, masyarakat desa dan masyarakat kota rata-rata menolak kenaikan harga BBM sebesar 86,60%. Wahyu memaparkan bahwa suara mayoritas rakyat yang menolak kenaikan harga BBM ini tidak diperhatikan oleh pemerintah. “Demokrasi yang katanya suara rakyat adalah suara tuhan dan katanya demokrasi dari rakyat, oleh dan untuk rakyat merupakan selogan penuh dengan kebohongan,”tambahnya.
Selama proses berjalannya diskusi, peserta yang hadir dari berbagai LDK se-Kota Bandung sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Novita, dari STFB salah satu peserta bertanya terkait peran apa yang harus dimainkan oleh mahasiswa pada saat ini? Peran yang harus dijalankan mahasiswa yaitu berperan ganda, yaitu berperan sebagai mahsiswa dan juga sebagai aktivis dakwah dikampusnya masing-masing. Hal ini ditegaskan oleh Alghifari, “Mahasiswa yang ideal itu adalah mahasiswa yang berprestasi secara akademik dan juga berprestasi dalam dakwah. Kita tidak boleh menjadi mahasiswa yang apatis dan autis. Kita sebagai mahasiswa tidak boleh acuh dan asik dengan dunianya sendiri (study oriented). Mengejar prestasi akademik tidak salah, namun sebagai seorang mahasiswa muslim ia hasrus menyadai bahwa ia memiliki kewajiban untuk memainkan peran dakwah dikampusnya.”
Di sesi akhir acara Jendela dakwah Kampus (JDK) ini masing-masing narasumber memaparkan solusi dan closhing statement. Alghifari dari BKLDK Bandung Raya menegaskan bahwa akar persoalan dari BBM ini adalah karena liberalisasi migas yang dilakukan pemerintah. Liberalisasi ini berjalin sistemik legal formal dilakukan pemerintah melalui UU Migas nomor 22 tahun 2001.
Solusi yang ditawarkan oleh mahasiswa jangan sampai terjebak pada solusi yang sifatnya pragmatis, yaitu solusi yang tidak menyentuh akar persoalan. Aktivis BKLDK ini memaparkan bahwa mahasiswa sebagai agen of change memainkan peran sebagai broker(penghubung) antar pemerintah dan rakyat.
Oleh karena itu, ketika pemerintah melakukan makar kepada rakyat dan yang lebih penting lagi mereka melakukan makar kepada Allah SWT, mencampakkan Syariat Islam, mahasiswa sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk memutus hubungan antara rakyat dan pemerintah tersebut.
Lembaga Dakwah Kampus sebagai sebuah wadah pergerakan dakwah mahasiswa di kampus hendaknya menjadi motor penggerak mahasiswa dikampusnya untuk menjelaskan kepada umat bahwa Islam mempunyai solusi atas permasalahan umat (rakyat Indonesia) khususnya masalah BBM.
Aktivis dari LDK DKM UNPAD, Wahyu menutup pembicaraanya dengan menawarkan solusi bahwa pemerintah harus kembali pada penerapan syariat Islam dalam mengelola BBM milik rakyat.
Hal senada dingkapkan oleh Dr. Arim Nasim sebagai pakar ekonomi nasional, akar persoalan dari BBM ini yaitu pada penerapan sistem kapitalisme yang kemudian melahirkan liberalisasi migas dan sistem demokrasi sebagai sistem politiknya.
Oleh karena itu solusi tuntas dari persoalan ini, yaitu dengan mengganti sistem kapitalisme tersebut dengan penerapan syariat Islam dalam naungan Daulah Khilafah. Mengapa harus Khilafah? Beliau menjelaskan bawah dengan Khilafah negara akan mempunyai power untuk mengelola kekayaan alam khususnya migas (BBM) secara mandiri tanpa campur tangan asing. Wallohu’alam bishoab [mediaumat/al-khilafah.org]
0 komentar:
Posting Komentar