Mantan Direktur Mossad: Situasi Politik di Mesir Pintu Kembalinya Khilafah Islam

Tampaknya berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh Jamaah “Ikhwanul Muslimin” di dalam dan di luar negeri tentang jaminan untuk tidak berusaha mendominasi kekuasaan belum tersosialisasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat Israel, bahkan para analis Israel masih memandang apa yang terjadi di pentas perpolitikan Mesir sebagai indikasi akan sampainya Jamaah “Ikhwanul Muslimin” ke kursi kekuasaan di Mesir.


Sementara pernyataan terbaru dalam hal ini dikemukakan oleh mantan Direktur Intelijen Israel (Mossad), Shabtai Shavit dalam sebuah wawancara dengan situs berita Israel “PORT2PORT” yang dipublikasikan pada hari Selasa, bahwa tidak mungkin pemerintah Mesir yang akan datang adalah pemerintah demokratis atau liberal. Bahkan ia menganggap situasi politik yang terjadi sekarang di Mesir merupakan pintu bagi berdirinya Khilafah Islam di tangan “Ikhwanul Muslimin”.
Shavit mengatakan, “Dunia Arab dalam situasi arus revolusi rakyat yang terjadi sekarang ini telah menjadi medan penuh konflik yang tidak pernah terjadi sebelumnya.” Ia mengungkapkan pesimismenya tentang hasil dari revolusi itu. Ia mengatakan bahwa “Sulit lahirnya sebuah sistem demokrasi dan liberal Arab dari dua revolusi di Mesir dan Tunisia, meskipun di kedua negara ini rakyat berhasil menggulingkan penguasa, namun tidak ada tanda-tanda perubahan ke arah demokrasi,” katanya.

Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa tidak akan ada pemerintah demokratis di Mesir. Bahkan ia menyakini bahwa apa yang terjadi sekarang merupakan pembuka bagi bendirinya Khilafah Islam di tangan “Ikhwanul Muslimin”. Bahkan ia menggambarkannya sebagai kelompok yang paling penting, efektif dan terorganisir di Mesir. Begitu juga, Jamaah “Ikhwanul Muslimin” memiliki kesempatan untuk beralih menjadi kelompok di parlemen yang kuat setelah pemilihan parlemen mendatang. Oleh karena itu, ia memperingatkan dengan mengatakan bahwa “Mesir tidak akan pernaha berada di jalan demokrasi,” katanya.

Dikatakan bahwa Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, yang menjalankan urusan negara itu sejak penggulingan Hosni Mubarak dari kursi kekuasaan pada 11 Februari lalu telah menegaskan lebih dari sekali akan komitmennya pada perjanjian internasional, termasuk perjanjian perdamaian dengan Israel. Begitu juga Jamaah “Ikhwanul Muslimin” menegaskan tidak adanya keinginan untuk membatalkan perjanjian, dan sekalipun ada indikasi kemungkinan mengkaji ulang beberapa item perjanjian, namun itu harus dilakukan sesuai dengan keinginan rakyat Mesir (almesryoon.com, 9/6/2011).