PEMBATASAN ATAU KENAIKAN HARGA SUBSIDI BBM BAGIAN DARI LIBERALISASI SEKTOR MIGAS YANG MENGUNTUNGKAN PIHAK ASING

Oleh:
Setiawan Hidayat
(Ketua Umum KALAM UPI)

Sejak tahun lalu kebijakan mengenai pembatasan BBM bersubsidi sudah menyebar ke seluruh pelosok nusantara. Namun, pemerintah belum ingin untuk menerapkannya karena melihat masyarakat yang belum siap. Kemudian kebijakan tersebut diundur, tetapi sampai berakhirnya tahun 2011 kebijakan tersebut tidak jadi diterapkan. Selain karena faktor ketidaksiapan masyarakat, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi juga mendapat penolakan dari berbagai pihak. Tidak sedikit orang maupun keompok menolak kebijakan pemerintah yang satu ini, karena dapat menyebabkan bertambahnya penderitaan rakyat. Maka, pantas saja sampai berakhirnya tahun 2011 kebijakan ini tak kunjung dilaksanakan dan terus diulur-ulur. Sampai pada awal tahun 2012 lalu pemerintah menghembuskan kabar bahwa pembatasan subsidi BBM akan dilaksanakan pada tanggal 1 April 2012.

Sebenarnya kabijakan pembatasan BBM bersubsidi tersebut merupakan salah satu opsi dari pemerintah sebagai respon dari naiknya minyak mentah dunia, katanya. Opsi tersebut sebenarnya ada tiga, pertama pembatasan subsidi BBM, kedua menaikkan harga BBM bersubsidi, dan ketiga mengganti BBM bersubsidi dengan BBG (bahan bakar gas). Dari ketiga opsi tersebut masing-masing mendapat tanggapan dari masyarakat.

Berdasarkan pengamatan penulis dari berbagai sumber baik media maupun diskus, opsi pertama mendapatkan penolakan keras dari masyarakat karena dianggap pemerintah telah melakukan diskriminasi terhadap rakyatnya dengan membatasi pemakaian BBM bersubsidi  pada kalangan-kalangan tertentu. Kemudian pemerintah juga dianggap salah besar karena lebih dari 60% mobil plat hitam di indonesia digunakan untuk usaha bukan untuk jalan-jalan, sehingga jika mobil plat hitam harus menggunakan pertamax sudah dapat dipastikan harga-harga kebutuhan pokok khususnya akan mengalami kenaikan di atas 100%.

Opsi kedua mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat karena jika BBM bersubsidi harganya dinaikan tidak akan berdampak terlalu besar terhadap perekonomian rakyat. Opsi ketiga mendapat respon yang tidak bagus karena masyarakat menilai bahwa jika BBM diconvert ke BBG maka akan sulit karena belum tersedianya fasilitas stasiun pengisian BBG diseluruh indonesia. Selain itu, ketika beralih dari BBM ke BBG maka harus membeli terlebih dahulu alat converternya yang harganya sangat mahal. Jadi, opsi ketiga ini mendaptkan penolakan dari masyarakat.
Maka saat ini, pemerintah masih bingung dalam menentukan kebijakan mana yang akan dipilih apakah membatasi subsidi BBM ataukah menaikkan harga BBM bersubsidi? Sampai saat ini belum ada keputusan. Para pengamat ekonomi pun masih memprediksi terhadap pengambilan keputusan pemerintah tersebut.

Terlepas dari kebijakan mana yang akan dipilih oleh pemerintah, kita dapat mengetahui dan memahami bahwa kedua opsi tersebut sama-sama merugikan rakyat. Karena tak satupun dari opsi tersebut yang dapat membuat rakyat sejahtera khususnya dalam mengkonsumsi BBM. Maka dalam hal ini kita mendapatkan suatu kepastian bahwa pemerintah tidak ingin menjadikan rakyatnya sejahtera, tidak ingin melayani rakyatnya, tidak ingin membela rakyatnya, dan tidak ingin melindungi rakyatnya dari kemiskinan dan keterpurukan.

Kenaikan Harga Atau Pembatasan BBM Bersubsidi Merupakan Liberalisasi Sektor Migas
Dengan mencermati berbagai fakta dan data tentang kedua opsi pemerintah ini dapat kita ketahui bahwa seusungguhnya perusahaan asing yang memiliki SPBU ingin mendapatkan posisi yang sama dengan Pertamina dan ingin dukunjungi oleh konsumen. Karena selama ini jika kita lihat SPBU-SPBU miliki asing seperti shell, petronas, total, dan lain sebagainya sepi pengunjung. Sehingga para kapitalis asing ini menekan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat menguntungkan mereka. Para kapitalis asing ini tidak puas ketika hanya menguasai sektor hulu (tambang) saja, tetapi mereka juga ingin menguasai sektor hilir (pasar). Dengan demikian, mereka akan meraup keuntungan yang melimpah. Bodohnya pemerintah kita tunduk kepada mereka karena hal yang sepele yaitu utang budi. Inilah yang dinamakan dengan liberalisasi migas secara komprehensif, yaitu ketika sektor hulu maupun hilir dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing.

Liberalisasi migas ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari diterapkannya ideologi kapitalisme di negeri ini. Pemerintah negeri ini tak lebih dari sekedar boneka para kapitalis. Yang keberadaan dan posisi mereka hanya untuk melayani kepentingan-kepentingan mereka. Salah satunya memberikan mereka peluang untuk menjual BBM secara eceran dan bersaing dengan Pertamina. Maka, sebenarnya kebijakan pembatasan atau kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan agenda liberalisasi yang telah disiapkan jauh-jauh hari untuk menguasai sektor migas negeri ini secara komprehensif.
Dengan meliberalkan sektor migas maka perusahaan-perusahaan asing yang sudah sejak lama berada di negeri ini, akan semakin bebas dan semakin leluasa dalam mengeksplorasi dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Bagi mereka tak peduli rakyat akan seperti apa yang penting keuntungan dapat teraih dan pemerintah hanyalah alat untuk meraihnya. Pemerintah menjadi babu mereka dan mendapatkan bagian dari keuntungan itu, tetapi pemerintah kita senang dengan hal itu meskipun harus mengorbankan rakyatnya dan harga dirinya.

Liberalisasi ini merupakan persetujuan pemerintah dalam perjanjian perdagangan global. Perdagangan global menyebabkan semua produk dari berbagai negara bertebaran di negeri ini secara bebas. Hal utama dari perdagangan global ini atau sering disebut ‘era globalisasi’ ini bertebaran juga para kapitalis asing melalui perusahaan-perusahaan multi nasional (MNC). Perusahaan-perusahaan ini secara bebas menggarap dan mengeksplor apapun yang ada di negeri ini termasuk migas. Dan tentu saja tidak di negeri ini saja, tetapi di seluruh negeri-negeri yang memiliki kekayaan alam dan pengahasil migas khususnya negeri-negeri kaum muslim. Maka sebenarnya liberalisasi ini merupakan agenda global asing untuk menguasai dunia islam berserta kekayaan alamnya dan menjadikan kaum muslim tunduk pada aturannya serta menjadikan para pemerintah negeri kaum muslim kepanjangan tangan mereka.

Agenda Dibalik LiberalismeJika kita cermati lebih dalam maka akan tersibak bahwa agenda liberalisasi ini adalah untuk menguntungkan dan mensejahterakan pihak asing. Pemerintah kita sama sekali tidak berkutik ketika para kapitalis asing menuntut kepentingan mereka seperti seorang pembantu yang mengiktui apapun keinginan tuannya. Hal ini begitu terlihat jelas ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang selalu tidak pro rakyat. Ini dapat kita saksikan ketika rakyat melakukan berbagai aksi dan protes terhadap pemerintah karena kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

Kebijakan pemerintah selalu saja bertentangan dengan rakyat. Tidak ada perhatian sama sekali terhadap rakyat karena sesungguhnya perhatian itu hanya miliki asing. Inilah sebanarnya yang dilakukan pemrintah kita yaitu mengabdi pada tuan kapitalis asing dan meninggalkan kewajibannya sebagai wakil rakyat.

Bukan hanya pemerintah yang membuat rakyat menderita tetapi ada hal lain yang sangat besar yang menyebabkan kehancuran negeri ini, yaitu sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme telah menyebabkan berbagai macam keburukan dan kerusakan. Pemerintah menjadi pencundang dan rakyat menjadi terpuruk. Akibat diterapkan sistem inilah kondisi negeri ini tidak pernah mengalami kemajuan dan kesejahteraan. Seluruh aspek kehidupan mengalami kebobrokan yang luar biasa. Maka tidak lain jika kita ingin keluar dari semua keterpurukan ini, kita harus mengganti pemerintahan babu dan sistem kapitalisme dengan pemerintah yang amanah dan sistem yang baik yaitu sistem islam.

Islam menjamin kesejahteraan bagi seluruh umat manusia karena berasal dari Dzat Yang Mahasempurna Allah SWT. Tidak ada satupun kecacatan dari islam sebagaimana cacat pada kapitalisme. Syariah islam menjawab semua persoalan hidup manusia. Terlebih pada bidang ekonomi islam memeberikan solusi bahwa semua kekayaan alam miliki umum yang harus dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Bukan seperti pada saat sekarang ini dimana semua kekayaan alam dinikmati oleh asing.

Untuk itu, sudah saatnya kita sebagai mahasiswa yang merupakan calon pemimpin negeri ini segera bergerak dalam visi yang sama yaitu membubarkan rezim jahat dan membuang sistem kufur dengan menerapkan kembali syariah islam yang diterapkan oleh khlafah dan dipimpin ileh seorang khalifah yang bijaksana.
Wallahu a’lam bi ash-shawwab